Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu membangun budaya Rakyat atau menguasainya.

Beberapa media besar, terutama televisi, telah membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap partai politik dan tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden berlomba melakukan kampanye di dalam perhelatan besar demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) Legislatif dan Eksekutif pada April dan Juli 2009. Berbagai langkah dan upaya terkait kebutuhan serta kepentingan politik jelang pemilu coba dilancarkan elit dan partai politik memanfaatkan media massa sebagai instrumennya. Relevansi hal itu dapat ditinjau melalui keberadaan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang itu memuat 11 materi pasal dalam bagian keenam mengenai Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye. Di antaranya Pasal 89 dan Pasal 90 Paragraf 1, Pasal 91 Paragraf 2, dan Pasal 92 Paragraf 3. Kemudian Pasal 93 sampai Pasal 100 Paragraf 4.

Tiga Ekor Ikan

(Salah satu fabel Pancatantra 1 oleh Pandit Vishnu Sharma, diceritakan kembali oleh G.L. Chandiramani, 2001: hal. 72)

Di sebuah danau tinggallah tiga ekor ikan bernama Anagatavidhata (memikirkan pemecahan masalah sebelum masalah itu muncul), Pratyutpannamati (memikirkan pemecahan masalah ketika masalah itu muncul), dan Yadbavishya (semata-mata memercayai keberuntungan).

Pada suatu hari, beberapa nelayan melewati danau itu. Mereka memerhatikan danau itu lalu salah seorang di antara mereka berkata, “kita belum pernah mencari ikan di danau ini. Lihat tuh, tampaknya banyak ikan di sini! Tapi hari ini kita telah menangkap banyak ikan dan lagi pula sekarang hari telah sore. Jadi, kita pulang saja dan besok kita kembali ke sini untuk menangkap ikan.” Nelayan-nelayan lainnya setuju.

RAPBD DKI JAKARTA 2009 BUKAN UNTUK RAKYAT MISKIN DAN CENDERUNG BOROS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hakekatnya merupakan rancangan pembiayaan pelayanan negara (di tingkat daerah) kepada warga negara (masyarakat), terutama yang miskin dan lemah. Karena itu, semua kebutuhan pembiayaan setiap kegiatan mesti berdampak bagi optimalisasi peran perangkat negara untuk maksud pelayanan masyarakat, terutama yang miskin dan lemah.

Operasi Yustisi Kependudukan Memicu Disintegrasi Bangsa

Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap rakyat miskin secara besar-besaran dan serentak di lima wilayah di DKI Jakarta pada 23 dan 30 Oktober 2008. Operasi ini tetap akan dilakukan oleh pemerintah daerah meskipun mendapat penolakkan dari beberapa kelompok, termasuk Komnas HAM. Operasi Yustisi Kependudukan memang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) oleh beberapa kelompok dan institusi negara lainnya.

Operasi Yustisi Kependudukan Memiskinkan Rakyat

Operasi Yustisi Kependudukan yang dianggap Pemrov DKI Jakarta dapat mengurangi beban kota akibat urbanisasi tidak pernah terbukti. Setiap tahun, jumlah penduduk Jakarta bertambah. Pada tahun 2007 saja, jumlah penduduk DKI Jakarta bertambah 110 ribu jiwa dari jumlah penduduk yang kembali ke Jakarta pasca lebaran mencapai 2,6 juta jiwa (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, 2007). Sebagian besar dari mereka migrasi ke kota dengan motif ekonomi, yakni ingin mendapatkan penghasilan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di negeri ini belum terwujud.

Ramadhan Bulan Teror Bagi Rakyat Miskin Jakarta

Ramadhan bulan penuh berkah ternyata tidak berlaku bagi rakyat miskin di Jakarta. Bulan yang salah satunya diidentikan dengan memupuk rasa solidaritas terhadap kaum papa tidak berlaku bagi rakyat miskin. Di bulan ini setiap tahunnya rakyat miskin di Jakarta mengalami teror yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Pada bulan Agustus-September 2008 (menjelang dan saat ramadhan) saja Aliansi Rakyat Miskin (ARM) mencatat sekitar lebih dari 6000 warga miskin di Jakarta mengalami penggusuran dan penangkapan, terdiri dari warga kampung yang digusur paksa (bahkan dibakar paksa), waria, perempuan yang dilacurkan, anak jalanan, pedagang kaki lima, pengemis, tuna karya, pengamen, penahanan bemo dan becak, dan pekerja sektor informal di jalan lainnya. Seribu lima ratus lebih warga miskin di Jakarta merupakan korban dari pemberlakuan Peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta (Perda Tibum).

GMKI Jakarta Kembali Diserang Satpol PP Tengah Malam

GMKI Jakarta Kembali Diserang Satpol PP Tengah Malam

Tengah malam tadi (10/9), lewat jam dua belas, saya menerima pesan singkat lewat telepon genggam dari Carles, Ketua GMKI Jakarta. Isinya, “Ru, barusan kami diserang Satpol PP dan mereka ambil spanduk Bubarkan Satpol PP!, mereka 150 orang”. Setelah itu, saya balas pesan singkat itu dengan menanyakan kapan kejadiannya dan bagaimana kondisi teman-teman. Carles, yang juga aktif di Aliansi Rakyat Miskin (ARM), menjawab, “kejadiannya jam 23.45, kawan-kawan ada yang ditendang dan dipukul”.

Penyerangan Satpol PP ke Kantor PGI Bentuk Fasisme Negara

Tindakan kekerasan Satpol PP yang beringas dan melanggar hak asasi manusia kepada warga negara selama ini mengharuskan pemerintah membubarkan Satpol PP. Jangan pelihara preman-preman di dalam tubuh birokrasi negara! Jangan melakukan fasisme dalam menyelenggarakan negara. Satpol PP tidak hanya merugikan rakyat miskin, tetapi juga semua warga negara. BUBARKAN SATPOL PP!

Pernyataan Sikap

- ALIANSI RAKYAT MISKIN -

Penyerangan Satpol PP ke Kantor PGI Bentuk Fasisme Negara

Bubarkan Satpol PP, Preman Berseragam Aparat Sipil  dan Berkarakter Militer!

Lawan Fasisme Negara!

Dua kali kantor Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dihancurkan semena-mena dan membabi buta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peristiwa ini berbuntut dari keberatan para pedagang kaki lima (PKL) bersama para mahasiswa dan warga setempat di sekitar jalan Salemba Raya dan RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM), atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Para PKL menolak penggusuran semena-mena itu dengan melawan, sehingga bentrok fisik tidak terhindarkan.

PENGGUSURAN PAKSA DI SUNTER JAKARTA UTARA TINDAKAN BIADAB APARAT NEGARA!
BERI SOLUSI BAGI RAKYAT MISKIN, BUKAN PENGGUSURAN PAKSA.

LAWAN FASISME NEGARA!

LAWAN PEMISKINAN!

Budaya Urban

Mimang Ismail

Sejak formasi-formasi sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer berubah secara radikal, ditandai dengan meriahnya anasir modernitas, seketika formulasi kehidupan manusia pun berubah dengan ragam ekspresi dan penghayatan di kesehariannya. Peralihan kultural itu bahkan tidak hanya menunjukkan suatu peralihan dari masyarakat tradisional ke modern, tetapi juga kini memasuki tahapan masyarakat pos-sekuler (post-secular society). Takdir historis-dialektis ini terus-menerus bergulir melabrak garis batas tradisi dan habitus yang sebelumnya menjadi modus otentik manusia. Garis batas itu tampak melebur ketika tahap kehidupan masyarakat modern memasuki momen kreasi dirinya dalam kultur masyarakat urban.

Melihat Dari Dekat Dampak Kenaikan Harga BBM bagi Rakyat Miskin

Melihat kondisi Teman – teman kita yang tengah menderita, diterpa lagi oleh kondisi sosial juga finansial yang semakin mencekik. Harga Kebutuhan melambung sangat cepat tanpa ada cara untuk menanggulanginya.

Selagi hidup menderita ditengah kesulitan mencari kerja, diterpa lagi harga – harga melambung. Menambah depresi untuk kalangan bawah,karena peningkatan pendapatan tidak ada. Muncul lagi masalah baru. Kesulitan menerima konversi dari minyak ke gas belumlah usai.

Penyapu Jalan Tewas Kelaparan

Rabu 4 Juni 2008, Jam: 8:18:00

BOGOR (Pos Kota) – Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak seiring
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) memunculkan beragam kisah pilu. Seorang
penyapu jalan tewas di pinggir jalan Sukasari, Bogor Timur, Selasa (3/6)
siang.

Diduga, Adin, 46, petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Bogor , itu meninggal dunia karena kelaparan. Ia hanya
makan satu kali sehari karena harus berbagi dengan ketiga anaknya.

Sebagaimana dituturkan Neglasari, 40, istri Adin, di RSUD PMI Bogor tempat
jasad sang suami diotopsi, korban meninggal akibat menahan lapar sejak
malam.

Bocah-Bocah Pasar

Oleh: Mulyani Hasan

Bau busuk sampah menyeruak. Orang-orang pasar, sopir angkutan kota, calo-calo, tumpah ruah. Sibuk, tak karuan. Rel-rel kereta api masih hangat oleh deru mesin kereta api yang baru saja lewat.

Pagi itu stasiun Kiaracondong sudah terik. Para calon penumpang berebut kursi tunggu. Ramai pasar menyaingi bising stasiun.Kopral, nama aslinya Rian Daryanto. Dia pemuda yang menemani saya duduk di depan pintu rel kereta api. Tak lama, dua orang bocah menghampirinya tergesa-gesa. Badannya kotor, bau dan bertelanjang kaki. Kotoran menempel di mana-mana. Di sudut mata, hidung dan mulut. Membuat orang enggan melihatnya.

Belajar dari Kaum Ibu

Oleh Maria Hartiningsih

Bantuan langsung tunai pascakenaikan harga bahan bakar minyak bukan obat mujarab untuk mengatasi dampaknya. Sebaliknya, subsidi semacam itu melecehkan kemampuan manusia dan justru merupakan subsidi pasar karena tujuannya memenuhi konsumsi bahan pangan yang disediakan sistem pasar.

Seperti dikemukakan Binny Buchori dari Perkumpulan Prakarsa, target kelompok yang disyaratkan dalam bantuan langsung tunai (BLT) telah menorehkan stigma pada orang miskin.

Rakyat Miskin Meredefinisi Kemiskinannya

A. Redefinisi Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan yang dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah selama ini dihegemoni oleh kepentingan politik dan kapitalisme global yang semakin memperluas dan memperdalam kemiskinan struktural. Selama ini, kemiskinan hanya dipandang sekadar ketidakmampuan pribadi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Pendefinisian semacam itu tidak memperlihatkan sumber masalah yang mendasar, yakni ketidakmerataan distribusi di segala bidang dan cacat struktur kekuasaan ekonomi-politik yang diciptakan penguasa dan pemodal.

Mayday, Hari Penuh Harapan

Sejak zaman purbakala, tanggal 1 Mei memiliki arti khusus bagi orang-orang yang tinggal di belahan utara bumi. Tanggal 1 Mei adalah awal dimulainya musim panas.

Dalam kebudayaan Celtic ada festival Beltane,festival yang dirayakan pada 1 Mei.Saat itulah ternak dilepas di padang rumput yang sedang subursuburnya di musim panas.Pada perayaan ini, para pemimpin spiritual Celtic akan menyalakan api unggun raksasa di tengah permukiman sebagai perlambang harapan akan datangnya panen berlimpah di bulan-bulan yang akan datang.

POSKO-POSKO PENGADUAN KORBAN PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM

Press Release

“…saya ini orang susah, mau jualan untuk makan sehari-hari saja di usir-usir, mbak. Tapi setiap sebulan sekali selalu diminta bayar 400rb, belum lagi iuran untuk cat trotoarlah, kemananlah,dll. Bisa-bisa satu bulan saya menghabiskan 450 ribu hanya untuk bayar-bayar semua itu. Tapi tetap saja di gusur-gusur. Setiap hari Satpol PP selalu datang ke sini minta gorengan kalau dikasih 5 gorengan dia bilang ga’ cukup mintanya 20……” W seorang pedangang gorengan di daerah Cikini.

Pemberlakuan Perda DKI Nomor No.8/2008 tentang Ketertiban Umum terus dijadikan senjata dalam melakukan penggusuran-penggusuran pemukiman dan usaha perekonomian rakyat kecil. Hal ini jelas sangat mengganggu stabilitas dan kehidupan rakyat kecil. Usaha perekonomian rakyat seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), supir bajaj, ojek, ojek sepeda, dan sebagainya mulai disingkirkan dari Jakarta dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Keberadaan Perda ini telah mengkriminalkan orang miskin dan warga kota Jakarta.

Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58

Aliansi Rakyat Miskin (ARM) mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun, Benahi Diri dan Jangan Musuhi Rakyat Miskin! Kalau Tidak, Bubarkan Saja!

Ulang tahun Satpol PP ke 58 jatuh pada 3 Maret 2008, namun peringatan ini diadakan pada tanggal 10 April 2008 secara besar dan gempita di halaman Monumen Nasional (monas), Jakarta, yang diikuti ribuan personil Pol PP. Berbagai atraksi militeristik dan pengamanan diperagakan di peringatan ini seakan menandingi aksi-aksi tentara dan polisi. Monas sebagai simbol kemegahan ibukota dan sentral nusantara seakan sedang diamankan oleh pasukan sipil yang dilatih mirip pasukan militer, seringkali tindakan di lapangan melebihi wewenang polisi dan kesetanan bak seorang militer yang sedang berperang. Atau kalau kurang tepat, seperti preman yang berlagak militer dan polisi.

Hari Perempuan Internasional

Oleh Ita F. Nadia
(Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

Di kalangan gerakan perempuan internasional, 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan International. Penentuannya berawal dari tahun 1908 ketika menjawab tuntutan kaum perempuan, Partai Sosialis Amerika Serikat mengusulkan hari terakhir bulan Februari dijadikan hari demonstrasi untuk persamaan hak politik (hak untuk memilih dalam pemilihan umum) kaum perempuan. Hari Perempuan Amerika ini (28 Februari 1908) mendapat perhatian sangat besar dari kaum feminis dan sosialis seluruh dunia dan mendorong aksi solidaritas yang terorganisasi oleh berbagai kelompok buruh perempuan Amerika Serikat.