NO G20!

Anak-anak Miskin Tanggung Jawab Negara!

Oleh Heru Suprapto*

Negara masih membiarkan anak-anak miskin menderita karena bekerja terpaksa, bodoh, sakit, kelaparan, dilacurkan, mengalami kekerasan, dan mati di jalan.

Kalimat di atas bukan tuduhan. Bukan juga provokasi. Tetapi, fakta yang kita saksikan setiap hari berlangsung lama. Fakta itu menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak anak-anak miskin di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, negara terkesan melepas tanggung jawab dari kondisi memprihatinkan yang dialami anak-anak miskin. Semua itu harus kita akui bersama. Baca lebih lanjut

Perempuan Miskin Kota di Hadapan Neoliberalisme

Oleh Heru Suprapto[1]

Perempuan di hadapan kota metropolitan, seperti Jakarta telah menjadi subjek yang diobjekkan dalam suatu mekanisme pasar sebagai penyokong “kota modern” yang disebut neoliberalisme. Pada mekanisme pasar neoliberal, segala hal disandingkan dalam “etalase toko” atau posisi “menjual” untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Syaratnya negara harus melepas tanggung jawab terhadap proteksi dan subsidi rakyat untuk diserahkan pada mekanisme pasar yang penuh dengan persaingan dan eksploitasi dimana bersinggungan langsung dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan dalam hal ini ditempatkan sebagai komoditas, properti reproduksi sosial, sekaligus sebagai konsumen prospektif karena subordinasi yang menjadi justifikasi dari kultus partiarki. Baca lebih lanjut

“CABUT PERDA TIBUM DKI JAKARTA!” (SURAT TERBUKA PELANTIKAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA PERIODE 2009 – 2014 PADA 25 AGUSTUS 2009)

Anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat. Selamat atas terpilihnya kalian menjadi anggota dewan yang baru periode 2009 – 2014. Apa masih ingat, kalian pernah mendatangi rakyat miskin beramai-ramai dan menyatakan kepedulian dengan gamblang saat kampanye yang lalu? Dengan suara lantang kalian teriakkan membela rakyat miskin yang ada di Jakarta. Dengan langkah kaki yang mantap kalian datangi rumah-rumah kumuh rakyat miskin kota. Dengan royal kalian berikan macam-macam hadiah kepada rakyat miskin. Kalian teriakkan, “hapuskan kemiskinan!” di berbagai forum dan media untuk mendapatkan simpati masyarakat luas. Semua itu terjadi saat kampanye yang lalu.

Baca lebih lanjut

Mahkamah Agung Tidak Pro Rakyat Miskin. Hentikan Penggusuran! Batalkan Perda Tibum!

Dua tahun sudah, rakyat miskin di Jakarta melawan pasal-pasal tidak manusiawi dalam Perda DKI No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dua tahun sudah, para pengamen, perempuan yang dilacurkan, waria, PKL, anak jalanan dan orang miskin lainnya makin dicekam rasa ketakutan akibat perda ini. Dua tahun sudah, perda ini makin memberangus tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat miskin di Jakarta. Setiap bulannya rata-rata sebanyak 3.200 orang  telah menjadi korban peraturan ini.[1] Dua tahun juga, kami tidak pernah berdiam diri membiarkannya angka tersebut terus bertambah. Keadilan tetap harus kami perjuangkan walau harus sampai ke meja hijau. Baca lebih lanjut

Kutunggu Keadilan di Langit Jakarta

(Refleksi Aliansi Rakyat Miskin dalam Advokasi Menolak Perda Ketertiban Umum)

http://ecosocrights.blogspot.com/2009/08/kutunggu-keadilan-di-langit-jakarta.html

Oleh : Sri Maryanti


Setelah proses panjang advokasi penolakan pemberlakuan ‘Perda Kontroversi’ yang sarat dengan nuansa pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi besar memicu kekerasan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada tanggal 27 Juli 2009 kemarin sebagai jawaban atas permohonan uji materiil yang diajukan pihak kelompok miskin melawan gubernur DKI . Keputusan tersebut sungguh sangat melukai hati kami sebagai kelompok miskin di Jakarta. Putusan tersebut banyak dilingkupi ketidakjelasan yang wajib kami pertanyakan keadilannya. Para penggugat langsung dianggap tidak sah hak gugatnya. Para hakim sama sekali tidak mempedulikan isi gugatan kami.

Baca lebih lanjut

Catatan terhadap putusan perkara Hak Uji MAteri terhadap Perda dki Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pertimbangan hukum putusan  :

  1. Menimbang …. kepentingan dari Para pemohon yang disatukan dalam satu permohonan yaitu mewakili LSM dan sebagai individu secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas siapa sebenarnya yang diwakili sehingga menimbulkan kerancuan[1]
  2. Menimbang, bahwa para pemohon (22 orang) apakah benar mewakili ± 10 juta penduduk DKI, seharusnya jelas kelembagaannya, sehingga jelas tentang kepentingan siapa yang diwakili dan jelas pula statusnya sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang class action[2]
  3. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.