Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58

Aliansi Rakyat Miskin (ARM) mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun, Benahi Diri dan Jangan Musuhi Rakyat Miskin! Kalau Tidak, Bubarkan Saja!

Ulang tahun Satpol PP ke 58 jatuh pada 3 Maret 2008, namun peringatan ini diadakan pada tanggal 10 April 2008 secara besar dan gempita di halaman Monumen Nasional (monas), Jakarta, yang diikuti ribuan personil Pol PP. Berbagai atraksi militeristik dan pengamanan diperagakan di peringatan ini seakan menandingi aksi-aksi tentara dan polisi. Monas sebagai simbol kemegahan ibukota dan sentral nusantara seakan sedang diamankan oleh pasukan sipil yang dilatih mirip pasukan militer, seringkali tindakan di lapangan melebihi wewenang polisi dan kesetanan bak seorang militer yang sedang berperang. Atau kalau kurang tepat, seperti preman yang berlagak militer dan polisi.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat miskin multi sektor atau kelompok (anak, perempuan, waria, pedagang, pengamen, warga kampung, buruh, dll) yang dilakukan Satpol PP selama 58 tahun keberadaannya mengancam mandat konstitusi negara. Ancaman ini bukan semata berasal dari tindak tanduk Satpol PP di lapangan, tetapi juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengabaikan konsitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Satpol PP hanya sepasukan yang dijadikan alat eksekusi mensahkan represi dari kebijakan yang diskriminatif dan memiskinkan. Maka, tidak heran jika pasukan ini terkesan liar, tidak memiliki panduan kerja dan kinerja lapangan yang mengedepankan kemanusiaan. Bahkan, wewenangnya melebihi kepolisian. Beberapa kasus memperlihatkan bentrokan antara Pol PP dengan polisi.

Satpol PP Warisan Kolonialisme-Militerisme

Satpol PP, lembaga yang bermoto Prajawibawa berdiri sejak 1950. Lebih jauh ke belakang, Satpol PP berakar dari pembentukkan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Karesidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan asisten Resident. Satuan baru lainnya yang disebut Bestuurpolitie.

Pasca proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP. Itu sebabnya, tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun I960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun I960 tanggal 30 Nopember I960, mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol PP mulai popular sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Kini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Melihat proses panjang perjalanan keberadaan Satpol PP, tindak kekerasan yang dikedepankan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya merupakan warisan kolonial yang membentuk watak kolonialisme diperparah dengan militerisme yang sejak dulu sudah menjangkit di tubuh kelembagaannya.

Pada era yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia saat ini, keberadaan Satpol PP menjadi momok yang menakutkan bagi perjalanan demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia. Restrukturisasi dan reformasi, bahkan dekonstruksi atau pembubaran menjadi pilihan yang mesti dikedepankan demi perjalanan bangsa yang lebih baik. Pada posisi ini, penertiban menjadi justifikasi yang memiliki indikator-indikator tidak rasional, terlebih jika penertiban itu ditujukan kepada rakyat miskin.

Rekam Tindak Kekerasan Satpol PP

Watak kolonialisme dan militerisme yang menjangkiti tubuh Satpol PP menghasilkan tindakan-tindakan represif, koruptif, dan gila kuasa. Tindakan ini sebagai tren yang akan terus berlangsung jika sistem dan paradigma kelembagaannya tetap sama. Tindakan ini lebih banyak ditujukan kepada rakyat miskin yang selama ini menjadi sasaran utama keganasan Satpol PP karena dianggap biang ketidaktertiban atau entitas yang paling dianggap menggaggu ketertiban umum. Menurut data Institute for Ecosoc Rights, pada tahun 2006 terjadi 146 kasus penggusuran dengan korban 42.498 warga. Pada tahun 2007 terjadi 99 penggusuran dengan 45.345 korban. Hingga Februari 2008 terjadi 17 penggusuran dengan 5.704 korban.

Berikut ini ragam bentuk kekerasan yang dilakukan Satpol PP

No	Jenis Kekerasan	Korban	Lokasi	Peristiwa	Sumber
1.	Pengejaran hingga korban masuk jurang dan mati	7 pelajar SMK	Balige	Satpol PP merazia siswa yang membolos sampai siswa lari ketakutan dan masuk jurang. Tiga korban meninggal dan korban lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit.	Seputar Indonesia, 23 Januari 2008.
2.	Penangkapan & pembu-angan ke hutan	11 pengamen dan anak jalanan	Mojokerto	Sebelas pengamen dan anak jalanan ditangkap dan dibuang di hutan jati Dawarbladong oleh Satpol PP.	Seputar Indonesia, 12 Februari 2008.
3.	Penangkapan & pembu-angan ke hutan	20 gelandangan dan pengemis	Nganjuk	20 gelandangan dan pengemis berusia lanjut yang terjaring razia satuan polisi pamong praja di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (6/2). Setelah terkena razia, mereka bukan dibawa ke panti rehabilitasi untuk dilatih, justru dibuang ke pinggir hutan di Desa Ketawang, Kecamatan Gondang.	Liputan6.com 7 Februari 08.
4.	Penggusuran dan pembakaran	Pedagang dan warga Rawasari	Jakarta	Pedagang digusur dengan paksa oleh satpol PP. Sebagian pedagang bertahan dan berjaga. Namun sore harinya kios mereka dibakar. Satpol PP yang menjaga mereka hanya diam dan tak berupaya memadamkan api. Sebelumnya, Satpol PP bentrok dengan polisi. Puluhan Pol PP menganiaya dan merampas hp pendamping warga.	Kompas, 10 Februari 2008; JCSC.
5.	Menendang, memukul, dan merusak barang	Pedagang bunga pasar Barito	Jakarta	Satpol PP memaksa pedagang meninggalkan lokasi dengan cara menendang, memukuli pedagang, melakukan perusakan terhadap kios-kios bunga dan ikan hias. Mereka juga melakukan perusakan terhadap aquarium, bunga-bunga dan beberapa harta benda lainnya seperti meja, kursi. Dalam melakukan perusakan ini, Satpol PP melakukannya secara membabi buta, para pedagang yang ingin menyelamatkan harta bendanya merasa takut. Bahkan ada pedagang yang diamankan dan sempat mengalami pemukulan	LBH Jakarta, 18 Januari 2008.
6.	Penangkapan, penganiayaan, penceburan ke kali dan tewas	Waria	Jakarta	Elly dianiaya oleh seorang anggota Satpol PP di Taman Lawang, Jakarta Pusat. Waria lain ditangkap dan sebelumnya di lempari dengan batu. Elly dan dua orang temannya yang tertangkap langsung diceburkan ke sungai. Elly tenggelam, terbawa arus air dan tewas.	Jurnal Nasional, 10 Desember 2007.
7.	Penggusuran dan penikaman	PKL	Manado	Satpol PP menikam pedagang yang sedang diamankan petugas kepolisian saat bentrokan yang terjadi ketika penggusuran.	Metro TV Online, 8 November 2007
8.	Penggusuran dan bunuh diri	PKL	Manado	Merobohkan paksa lapak-lapak milik PKL. Mengambil paksa sisa-sisa lapak milik pedagang. Kekerasan ini menimbulkan trauma mendalam pada salah satu korban hingga korban mencoba bunuh diri.	Berita Makassar 27 Juni 2007.
9.	Menangkap dan memukuli	PKL	Pontianak	Satpol PP sering menangkapi dan memukul PKL sehingga para pedagang selalu takut dan was-was bertemu dengan satpol PP.	Pontianak Pos, 2 Mei 2007.
10.	Pemukulan	Wartawan	Yogjakarta	Satpol PP memukul muka dan bahu kamerawan Metro TV yang meliput acara Gerebek Maulud. Sebelumnya mereka sudah mendorong dan menendang korban. Korban mengalami luka memar di muka dan bahu.	Sinar Indonesia Baru. 1 April 2007.
11.	Pemukulan dan pembakaran alat usaha	Pedagang Jajanan	Pekanbaru	Petugas Satpol PP menyerang seorang pedagang jajanan di SD 08 Pekanbaru. Mereka menendang kompor minyak dan hampir membakar sepeda motor. Kekerasan tersebut dilakukan di depan anak-anak siswa SD.	Rioinfo.com 28 April 2007.
12.	Pemukulan	Pemilik studio	Pekanbaru	Wajah Dahlina bonyok kena pukulan Satpol PP saat mempertahankan peralatan studio yang akan mereka sita. Dia malah sempat terjungkal dan mengalami cidera, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit di Bangkinang.	Rioinfo.com 23 April 2007.
13.	Mengeroyok dan menganiaya membabi-buta	Warga	Pekanbaru	Herman, warga Jl Seroja luka memar dan kakinya sobek karena dikeroyok 70 anggota Satpol PP. Hal itu terjadi karena herman pernah menegor salah satu anggota satpol PP yang terlalu malam mengantar pacarnya yang juga warga Jl. Seroja. Karena tersinggung, ia memanggil kawan-kawannya untuk datang dan mengeroyok Herman.	Detik.com 11 Maret 2007.
14.	Penganiayaan hingga tewas	Joki 3 in 1 di bawah umur	Jakarta	Irfan Maulana, salah satu dari puluhan anak joki 3 in 1 di Jakarta, menyerahkan nyawanya ke tangan petugas Satpol PP. Saksi mata melihat ia tengah dipukuli saat ditangkap Satpol PP.	Tabloid Wanita Indonesia, 22-28 Jan 2007.
15.	Tabrak lari akibat dikejar Pol PP	Joki 3 in 1 perempuan	Jakarta	Harini (48) meninggal mengenaskan sebagai korban tabrak lari di depan Lapangan Softball, Senayan, akibat dikejar Pol PP yang melakukan penertiban joki three in one.	Kompas Cyber Media Community, 22 November 2007.
16.	Penamparan dan penggundulan	Joki 3 in 1 perempuan	Jakarta	Sugiarti, seorang joki 3 in 1ditangkap dan digunduli petugas Satpol PP. Ia tertangkap beserta anaknya yang masih kecil. Anaknya dipaksa melihat ibunya yang sedang digunduli dan ditampar wajahnya.	Detik.com, 14 September 2006.
17.	Pemukulan dan pembantingan (scmack down)	Polisi	Jakarta	Seorang polisi yang menonton rasia becak, dipukuli dan di-smack down oleh Satpol PP yang merasa tersinggung karena ditonton olehnya	Detik.com, 15 Desember 2006.
18.	Menyerang kantor kejaksaan dan memukuli petugas	Jaksa	Parigi Moutong, Palu, Sulawesi	Sekelompok anggota satpol PP menyerang kantor Kejaksaan Negeri Parigi untuk meminta pembebasan salah satu rekannya yang terlibat kasus pencurian. Seorang jaksa muda yang tengah bertugas terluka karena dipukul oleh mereka. Bahkan kepala kejaksaan juga ikut dipukuli saat keluar mendengar kegaduhan. Penganiayaan berhenti setelah polisi datang.	Detik.com, 19 Desember 2005.
19.	Menjambak dan menarik-narik kepala	Pelajar perempuan	Padang	Saat menolak dibujuk pindah ke sekolah lain oleh satpol PP, Yuliastuti dijambak dan kepalanya ditarik-tarik oleh satpol PP. Satpol PP lainnya bahkan mengancam akan memukulinya. Yuliastuti berhasil meloloskan diri dan meminta perlindungan temannya.	Detik.com, 5 Agust 2004.
20.	Menganiaya hingga patah kaki	Pedagang	Tanjung Pinang	Satpol PP menangkap Eddy, seorang pedagang yang terkena razia. Eddy sebenarnya hanya singgah sebentar dilokasi razia karena menunggu angkutan umum. Saat petugas akan menangkapnya ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berdagang. Namun petugas malah menangkapnya dan membawanya ke kantor walikota. Sampai di sana 7 orang satpol PP menginterogasi dan memukulinya terus-menerus hingga patah kaki.	Detik.com, 22 Maret 2004.

Pengamanan Agenda Neoliberal dari Pemerintahan Kapitalis

Penguatan struktur, fasilitas, dan kapasitas Satpol PP, serta penambahan anggaran penertiban dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pola-pola kolonialisme dan militeristik masih efektif digunakan untuk membatasi ruang kehidupan dan penghidupan rakyat miskin atas nama ketertiban umum, padahal tidak terlepas dari kepentingan pemodal yang ingin menyulap wajah kota menjadi modern komestik. Pada kondisi ini, kelayakan rakyat miskin untuk hidup dan meningkatkan kehidupannya di kota-kota berada di level terendah karena wajah kemiskinan mereka dianggap sebagai masalah di hadapan agenda pembangunan globalisasi neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan kapitalistik. Pada kondisi ini, Satpol PP merupakan garda terdepan yang mengamankan segala resistensi dan “ketidaklayakan” rakyat miskin dihadapan agenda besar neoliberalisme. Sementara itu, penertiban adalah metode yang efisien dan efektif untuk menyingkirkan semua rakyat miskin dari kota-kota.

Kebengisan Satpol PP merupakan representasi dari pemerintahan yang kejam dan abai terhadap kesejahteraan rakyat miskin. Dibelakang itu, merepresentasikan keangkuhan dan kekejaman dari sebuah koloni besar yang bernama kapitalisme. Kapitalisme menggrogoti semua aspek kehidupan sampai ke tingkatan lokal dan menggerus segala hal yang tidak sejalan dengan modernisasi ala globalisasi. Sedangkan, Satpol PP hanya bidak yang mengamankan agenda-agenda neoliberalisme.

10 April 2008

Heru Suprapto

Koordinator Aliansi Rakyat Miskin (ARM)

—————————————

Aliansi Rakyat Miskin (ARM):

JCSC, SRMI, GMKI Jakarta, Arus Pelangi, FMN-R, FMN, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, Institute for ECOSOC Rights, PRP Jakarta, KontraS, ABM Jabotabek, KASBI, Jaringan Perempuan Mahardika, Walhi, APKLI, KPI, LMND, Kalyanamitra, SPI, LMND-PRM, SALUD, PMKRI, Aliansi Tolak Perda Tibum Jakarta untuk Semua

http://www.rakyatmiskin.wordpress.com

& Komentar

Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal