Anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat. Selamat atas terpilihnya kalian menjadi anggota dewan yang baru periode 2009 – 2014. Apa masih ingat, kalian pernah mendatangi rakyat miskin beramai-ramai dan menyatakan kepedulian dengan gamblang saat kampanye yang lalu? Dengan suara lantang kalian teriakkan membela rakyat miskin yang ada di Jakarta. Dengan langkah kaki yang mantap kalian [...]
Mahkamah Agung Tidak Pro Rakyat Miskin. Hentikan Penggusuran! Batalkan Perda Tibum!
Dua tahun sudah, rakyat miskin di Jakarta melawan pasal-pasal tidak manusiawi dalam Perda DKI No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dua tahun sudah, para pengamen, perempuan yang dilacurkan, waria, PKL, anak jalanan dan orang miskin lainnya makin dicekam rasa ketakutan akibat perda ini. Dua tahun sudah, perda ini makin memberangus tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan [...]
Kutunggu Keadilan di Langit Jakarta
(Refleksi Aliansi Rakyat Miskin dalam Advokasi Menolak Perda Ketertiban Umum)
http://ecosocrights.blogspot.com/2009/08/kutunggu-keadilan-di-langit-jakarta.html
Oleh : Sri Maryanti
Setelah proses panjang advokasi penolakan pemberlakuan ‘Perda Kontroversi’ yang sarat dengan nuansa pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi besar memicu kekerasan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada tanggal 27 Juli 2009 kemarin sebagai jawaban atas permohonan uji materiil yang diajukan pihak kelompok miskin melawan [...]
Catatan terhadap putusan perkara Hak Uji MAteri terhadap Perda dki Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
Pertimbangan hukum putusan :
Menimbang …. kepentingan dari Para pemohon yang disatukan dalam satu permohonan yaitu mewakili LSM dan sebagai individu secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas siapa sebenarnya yang diwakili sehingga menimbulkan kerancuan[1]
Menimbang, bahwa para pemohon (22 orang) apakah benar mewakili ± 10 juta penduduk DKI, seharusnya jelas kelembagaannya, sehingga jelas tentang kepentingan [...]
MAHKAMAH AGUNG TIDAK PRO TERHADAP RAKYAT MISKIN
Pernyataan Press
Pada tanggal 27 Juli 2009, Mahkamah Agung melalui surat nomor 56/P.PTS/VII/2009/09/P/HUM/2008 mengirimkan putusan perkara hak uji materiil atas pemberlakuan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Pengajuan permohonan yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2008 dan di putus oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 30 Desember 2008, kemudian di informasikan [...]
