Catatan terhadap putusan perkara Hak Uji MAteri terhadap Perda dki Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pertimbangan hukum putusan  :

  1. Menimbang …. kepentingan dari Para pemohon yang disatukan dalam satu permohonan yaitu mewakili LSM dan sebagai individu secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas siapa sebenarnya yang diwakili sehingga menimbulkan kerancuan[1]
  2. Menimbang, bahwa para pemohon (22 orang) apakah benar mewakili ± 10 juta penduduk DKI, seharusnya jelas kelembagaannya, sehingga jelas tentang kepentingan siapa yang diwakili dan jelas pula statusnya sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang class action[2]
  3. Baca lebih lanjut

MAHKAMAH AGUNG TIDAK PRO TERHADAP RAKYAT MISKIN

Pernyataan Press

Pada tanggal 27 Juli 2009, Mahkamah Agung melalui surat nomor 56/P.PTS/VII/2009/09/P/HUM/2008 mengirimkan putusan perkara hak uji materiil atas pemberlakuan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Pengajuan permohonan yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2008 dan di putus oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 30 Desember 2008, kemudian di informasikan kepada pemohon pada tanggal 28 Juli 2009. Masa waktu yang tersita dalam membuat putusan patut di pertanyakan, apalagi proses yang dilalui oleh Mahkamah Agung dalam memutus bersifat tertutup tanpa ada persidangan pemeriksaan. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.