Tanggapan untuk Aliansi Rakyat Miskin

Komentar di Anak-anak Miskin Tanggung Jawab Negara! oleh virana

virana — Mon, 05 Oct 2009 09:18:01 +0000

bagi saya sih emang seharusnya anak yang telantar harus dipelihara sama negara.kalaun tidak dipelihara kasihan lihat mereka telantar nasibnya tidak jelas. kalau boleh usul tolong basmi orang2 yang memperbudak anak2.

Komentar di Ramadhan Bulan Teror Bagi Rakyat Miskin Jakarta oleh suryaden

suryaden — Fri, 04 Sep 2009 10:15:46 +0000

bulan yang aneh

Komentar di MAHKAMAH AGUNG TIDAK PRO TERHADAP RAKYAT MISKIN oleh redaksi

redaksi — Fri, 04 Sep 2009 02:45:51 +0000

DERITA KAUM BURUH

Melambung nya harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan, membuat nasib buruh semakin kelimpungan. Gaji Rp.800.000-Rp.900.000 per bulan (rata-rata UMK Surabaya) hanya cukup untuk kebutuhan berbuka puasa dan makan sahur. Bayangkan bila buruh sudah berkeluarga dan memiliki anak, Untuk kebutuhan makan sehari-hari aja pas-pasan, belum lagi untuk kebutuhan anak, istri saat lebaran. Semua harga kebutuhan pokok naik hampir 50%, Betapa menderitanya nasib kaum buruh.

**********

Meminta kenaikan UMK pada saat-saat ini jelas suatu hal yang mustahil, berdemonstrasi, mogok kerja atau ngeluruk kantor dewan pasti hanya menimbulkan keributan tanpa hasil, atau bisa-bisa malah digebuki Satpol PP.

THR (Tunjangan Hari Raya) yang selama ini menjadi kado hiburan bagi buruh sengaja di kebiri pemerintah. UU No 14/1969 tentang pemberian THR telah di cabut oleh UU No 13/2003 yang tidak mengatur tentang pemberian THR. Undang-undang yang di buat sama sekali tidak memihak kepantingan kaum buruh. Atas dasar Undang-Undang inilah pengusaha selalu berkelit dalam pemberian THR.

Sedangkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lebih memihak kepentingan investor asing dan Bank Dunia. Landasan formal seluruh aturan perundangan ini memperlemah posisi tawar buruh di bidang upah, kepastian kerja tetap, tunjangan dan hak normatif, hilangnya kesempatan kerja, partisipasi demokratis Dewan Pengupahan, dan konflik hubungan industrial. Pada prinsipnya Undang-Undang ini merupakan kepanjangan dari kapitalisme (pengusaha).

Selain masalah gaji rendah, pemberian THR, Undang-Undang yang tidak memihak kepentingan kaum buruh, derita kaum buruh seakan bertambah lengkap kala dihadapan pada standar keselamatan kerja yg buruk. Dari data pada tahun 2001 hingga 2008, di Indonesia rata-rata terjadi 50.000 kecalakaan kerja pertahun. Dari data itu, 440 kecelakaan kerja terjadi tiap hari nya, 7 buruh tewas tiap 24jam, dan 43 lainnya cacat. Standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk di kawasan Asia Tenggara.

Tidak heran jika ada yang menyebut, kaum buruh hanyalah korban dosa terstuktur dari dari kapitalisme global.

“kesejahteraan kaum buruh Indonesia hanyalah impian kosong belaka”

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh hangoverkids

hangoverkids — Wed, 27 May 2009 14:32:19 +0000

Terkadang situasi dan kondisi dapat jg menimbulkan emosional yg spontanitas..trmasuk tindak kekerasan trsebut..siapa aja psti bisa mengalaminya..tp smua itu jg tergantung mental setiap individunya..jdi mungkin pembinaan mental yg paling utama ditanamkan dimasing2 individunya..

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh sawali tuhusetya

sawali tuhusetya — Sun, 24 May 2009 07:09:50 +0000

kalau melihat berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa warga miskin urban, agaknya sebagian besar justru disulut oleh ulah satpol PP. keberadaan institusi ini agaknya sudah tidak efektif lagi. mereka justru menjadi “mush” kaum dhuafa yang selama ini dibiarkan tak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. lebih baik bubarkan satpol PP!

Komentar di Pilih! (Survey Rakyat) oleh dinda

dinda — Sun, 19 Apr 2009 08:13:02 +0000

pemerintah belum begitu serius dan selalu meng abaikan aspirasi dan keritikan masyarakat,sebagai warga negara indonesia kecewa karna pemerintah hanya mengumbar janji2 yang belum pasti kebenaran nya……!!!!! kapan negara ini maju dan tidak bayak rakyat2 miskin dan pengangguran di indonesia…………………….?

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh Indra

Indra — Thu, 26 Mar 2009 02:01:41 +0000

saya warga cianjur merasa kecewa terhadap satuan pamong praja cianjur karena beberapa anggota dari pamong praja melakukan pen-cat-an terhadap rumah saya tanpa izin dan di lakukan pada pukul 02.00am. Dan pada waktu pengecatan ada salah satu dari pelaku nya berbicara RASIS. Apa pantas seorang petugas pemerintahan berbicara seperti itu dan melakukan pencatan tanpa izin serta pada jam istirahat orang lain. Dan apakah perlu saya memuat di kolom koran untuk pengaduan nya!!! tolong saya minta klarifikasi dan penjelasan secepatnya sebelum saya memuat dalam SURAT KABAR. Tanpa mengurangi hormat saya. saya mengucapkan terima kasih.

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh BS

BS — Tue, 20 Jan 2009 15:58:41 +0000

tugas pengamanan dilakukan oleh polisi,perang oleh tentara..satpol pp????gayanya kaya aparat,beraninya keroyokan..berlindung dibawah seragam doank,,sok penegak perda,pdl yg bnyk ngelanggar dia sendiri…bubar aj lo..

Komentar di POSKO-POSKO PENGADUAN KORBAN PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM oleh karsono

karsono — Mon, 12 Jan 2009 17:21:35 +0000

saya mengurus pajak dan ijin reklame di dinas teknis abdul muis sdh 5 bulan tdk kluar jg SKPDnya,saya waktu itu di bagian reklame dtg dan lsg diminta 10 jt buat pengurusan tersebut akhirnya mau ga mau saya bayar separonya agar bs di laksanakan ijinya yg membuat saya kecewa sdh di ksh uangnya tp mereka ga jg kunjung ngluarin SKPDnya malah minta tambahan 10 jt lg,pertanyaan saya apakah setiap wajib pajak reklame kalo mau bayar pajak harus bayar senilai 20 jt?

Komentar di memerangi rakyat miskin kota: laporan LBH Jakarta tentang sepak terjang Satpol PP di Jakarta oleh July

July — Wed, 17 Dec 2008 01:12:23 +0000

cabin designs hairspray musical apple butter recipe hypothyrodism goldendoodle puppies funeral of merlin santana halloween desserts radio shake pick and pull suruhanjaya perkhidmatan awam

Komentar di Perda Ketertiban Diberlakukan Januari 2008 meski Kontroversial oleh Etika Kristen-Kontroversi PKL « A12ief’s Blog

Etika Kristen-Kontroversi PKL « A12ief’s Blog — Thu, 11 Dec 2008 08:58:35 +0000

[...] http://rakyatmiskin.wordpress.com/2007/11/26/perda-ketertiban-diberlakukan-januari-2008-meski-kontro... [...]

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh bataq_njing

bataq_njing — Sat, 06 Dec 2008 10:42:43 +0000

kesalahan berawal dari anggota DPRD yang tidak memikirkan masyarakatnya, hanya memikirkan duit,money,dolang dan hepeng.
seharusnya mereka melakukan sosialisasi ke massa terlebih dahulu melaului media-media yang ada
misalnya sosialisasi apa aja sih isi perda No.xxx, trus bagaimana sih… caranya kita mengikuti peraturan yang ada di kota ini.

Komentar di RAPBD DKI JAKARTA 2009 BUKAN UNTUK RAKYAT MISKIN DAN CENDERUNG BOROS oleh fsiekonomi.multiply.com

fsiekonomi.multiply.com — Sat, 22 Nov 2008 04:34:36 +0000

salam kenal.

Komentar di Operasi Yustisi Kependudukan Memiskinkan Rakyat oleh prio jatmiko

prio jatmiko — Tue, 11 Nov 2008 04:19:22 +0000

apa solusi terbaik yang dapat dilakukan tanpa melakukan operasi yustisi, untuk mengurangi kepadatan penduduk di DKI ,serta progam apa yang efektif

Komentar di Satpol PP, Militerisme dan Posisi Kelas Kaum Miskin Perkotaan oleh aftal

aftal — Fri, 24 Oct 2008 12:46:09 +0000

seharusnya satpol pp,, sedikit atau harus memperhalus tindakan,jangan seenaknya seperti singa kelaparan,,karena kaum miskin juga manusia dan masih bagian dari indonesia…

Komentar di Penyerangan Satpol PP ke Kantor PGI Bentuk Fasisme Negara oleh jagd

jagd — Mon, 06 Oct 2008 12:49:47 +0000

MARI KITA RAMAI _ RAMAI BANTAI POL KEPLE
for VICTORY

Komentar di GMKI Jakarta Kembali Diserang Satpol PP Tengah Malam oleh charles

charles — Sat, 20 Sep 2008 03:06:07 +0000

salam pembebasan
mari kita berjuang dengan berpegang teguh pada ajaran Kristus
LAWAN SEGALA BENTUK PENINDASAN DAN KEKERASAN

Komentar di Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 58 oleh charles

charles — Sun, 31 Aug 2008 14:29:13 +0000

Satpol pp, sebagai pamong seharusnya mengayomi dan menjaga ketertiban di tingkatan daerah, tapi sekarang sudah berubah menjadi alat pembunuh, robot pengrusak, dan cenderung militeristik.
Insiden 26/28 agustus 2008 yang melakukan pengrusakan terhadap kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI Jakarta) telah membuka mata kita, akan sejarah panjang tindakan refresifitas satpol pp.
Tindakan brutal dan refresif sebagai penyelesaian persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi bentuk nyata SATPOL PP Harus dibubarkan. Pada umurnya yang ke-58 tahun ternyata tidak mendewasakan institusi ini dalam bekerja untuk rakyat, malah membuat semakin menambah deretan tindak kekerasan terhadap warganegara yang mempunyai hak untuk dilindungi.
Berangkat dari insiden berdarah 26/28 Agustus 2008, terkait penyerangan dan penertiban, sekarang satpol pp dijadikan sebagai alat untuk pembebasan tanah yang ingin mengambil “kapling” panitera pengadilan, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari pembentukan satpol pp, saya pikir ini masalah serius yang harus kita selesaikan.
Pemberlakuan Perda Tibum adalah pintu masuk dari legalisasi tindakan represif satpol pp dan perluasan kewenangan dalam hal menangkap seseorang yang melakukan pelanggaran, padahal kewenangan ini adalah kewenangan kepolisian (penyidik).
Terkait dengan penahanan yang selalu eufisme-kan dengan pembinaan, sebenarnya tindakan ini sudah membatasi kebebasasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penahanan. Kemudian terkait penahanan Penyidik Kepolisian sebenarnya tidak boleh melakukan penahanan terhadap pelanggaran ( lihat ketentuan KUHP, KUHP mengatur 2 jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana dan Pelanggaran) terhadap pelanggaran penyidik tidak dapat melakukan penahanan dan penangkapan, akan tetapi herannya kewenangan ini ada pada Satuan Pamong Praja. Sungguh aneh pada hal UU No.2 tahun 1999 tentang Kepolisian lebih tinggi tingkatannya dari peraturan daerah.

menurut hemat saya garis demarkasih kewenangan antara kepolisian dan satpol pp harus diatur secara tegas agar tidak ada tumpang tindih.

Perda tibum akan membawa efek besar bagi kita warga yang tinggal di DKI Jakarta, mungkin sekarang rakyat miskin, namun orang-orang kaya pun akan menjadi sasaran empuk satpol pp dalam rangka implementasi perda tibum, karena bukan hanya pkl saja yang akan ditertibkan, cafe-cafe, restoran, rumah makan semuanya harus melalui ijin gubernur, jika itu tidak diindahkan bersiaplah dengan pukulan, tendangan, lemparan batu, atau mungkin saudara-saudara ditembak mati (kasus kuningan) jika melawan dan tidak mau ditertibkan.

BUBARKAN SATPOL PP !!!
TOLAK PERDA TIBUM !!!

Komentar di Hari Perempuan Internasional oleh abnersanga

abnersanga — Sun, 17 Aug 2008 13:34:17 +0000

Biarkanlah Kebenaran di ungkapkan sampai ke ujung lorong-lorong kumuh
biarkanlah cinta kasih menjadi senjata yang paling ampuh dalam setiap peperangan di dunia yang angkuh ini
biarkanlah keberpihakan pada mereka yang lemah dan tertidas menjadi sebuah ledakan yang akan menghancurkan tembok-tembok ketidak adilan.

http://www.abnersanga.wordpress.com

Komentar di Dibunuh Karena Miskin oleh samuel bagas

samuel bagas — Sun, 20 Jul 2008 16:33:47 +0000

I.N.D.O.N.E.S.I.A……..saya sering kesulitan mengeja kata ini….