POSKO-POSKO PENGADUAN KORBAN PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM

Press Release


“…saya ini orang susah, mau jualan untuk makan sehari-hari saja di usir-usir, mbak. Tapi setiap sebulan sekali selalu diminta bayar 400rb, belum lagi iuran untuk cat trotoarlah, kemananlah,dll. Bisa-bisa satu bulan saya menghabiskan 450 ribu hanya untuk bayar-bayar semua itu. Tapi tetap saja di gusur-gusur. Setiap hari Satpol PP selalu datang ke sini minta gorengan kalau dikasih 5 gorengan dia bilang ga’ cukup mintanya 20……” W seorang pedangang gorengan di daerah Cikini.

Pemberlakuan Perda DKI Nomor No.8/2008 tentang Ketertiban Umum terus dijadikan senjata dalam melakukan penggusuran-penggusuran pemukiman dan usaha perekonomian rakyat kecil. Hal ini jelas sangat mengganggu stabilitas dan kehidupan rakyat kecil. Usaha perekonomian rakyat seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), supir bajaj, ojek, ojek sepeda, dan sebagainya mulai disingkirkan dari Jakarta dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Keberadaan Perda ini telah mengkriminalkan orang miskin dan warga kota Jakarta. Baca lebih lanjut

Tolak dan Lawan Perda Tibum

Sejak diberikannya rekomendasi persetujuan Depdagri kepada Pemrov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, rakyat miskin Jakarta begitu marah. Beberapa peristiwa pengabaian hak-hak dasar rakyat miskin, seperti represi, penangkapan dan penggusuran yang tidak mengindahkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya selama ini, bahkan sebelum Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) diberlakukan, membuktikan bahwa rakyat miskin sengaja dijadikan kelompok yang tidak layak berada di Jakarta. Mereka dianggap sampah kota. Baca lebih lanjut

Pernyataan Sikap Tolak Perda8/2007 (Pelantikan Foke-Priyanto)

ALIANSI RAKYAT MISKIN

JCSC, SRMK, LBH APIK, Institute for ECOSOC Rights, Arus Pelangi, PRP Jakarta, LBH Jakarta, SOMASI UNJ, GMKI Jakarta, YJP, LPRM, WALHI, SPM, FMN, FMN-R, JPM, KPI Jakarta, YSS, KONTRAS, FKW Jakarta, LMND, SPPR, PAWANG, APKLI, SPI, KASBI, LPBH FAS, KPKB, ARTPERA,

Sekretariat: Jl. Mendut No.3 Menteng Jakarta Pusat Telp 021-3145518; Fax 021-3192377

PERNYATAAN SIKAP

TOLAK PERDA KETERTIBAN UMUM DKI JAKARTA
REALISASIKAN MERATA JAMINAN SOSIAL BAGI RAKYAT MISKIN

(7 Oktober 2007, Pelantikan Fauzi Bowo-Priyanto, Gubernur DKI Jakarta 2007-2012)

Penerus Pemerintahan Fasis
Masa berakhirnya pemerintahan daerah DKI Jakarta pimpinan Sutiyoso terkenal sebagai Gubernur yang anti rakyat miskin yang tinggal dan hidup di wilayah kekuasaannya belum tentu membawa angin segar bagi jutaan ribu rakyat miskin di Jakarta. Sebab, pemerintahannya mewarisi berbagai kebijakan yang bernuansa memusuhi dan memerangi rakyat miskin. Perda No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta adalah salah satu indikator kuat bahwa Pemrov DKI Jakarta semakin ingin mengusir atau membunuh perlahan rakyat miskin yang berada di Jakarta. Pewaris perda ini sekarang adalah pemerintahan Fauzi Bowo -Priyanto yang sepertinya akan semakin melanggengkan praktik permusuhan dan pengusiran rakyat miskin Jakarta. Bukan hanya perda anti rakyat miskin, juga biaya penertiban tahun 2007 sebesar 302,3 miliyar, dan rencana penambahan gedung-gedung tahanan rakyat miskin yang mereka sebut panti sosial. Jelas sudah watak fasis laknat terlihat pada Pemrov DKI Jakarta. Fasisme yang mereka sebarkan meliputi totalitarian kekuasaan (tidak pernah merasa salah-selalu benar), modernisme yang anti sektor-sektor informal dan kelas terbawah, tindakan-tindakan teror dan represif, dan memusuhi rakyat miskin sebagai satu entitas “tidak layak” hidup di Jakarta. Sehingga seakan mendapat legitimasi dan justifikasi untuk melabelisasi rakyat miskin sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, biang ketidaktertiban dan kesemerawutan kota, dan penyakit masyarakat, Fasisme ini menular ke DPRD yang mensahkan perda ini. Tantangan bagi Fauzi Bowo-Priyanto ke depan yang harus diwujudkan adalah bagaimana mendahulukan realisasi merata jaminan sosial bagi rakyat miskin Jakarta dan menjadikan “Jakarta untuk Semua”, sesuai janji mereka saat kampanye pancalonan gubernur Jakarta. Tidak ada lagi diskriminasi dan represi bagi rakyat miskin. Baca lebih lanjut

surat ke depdagri

ALIANSI RAKYAT MISKIN

JCSC, SRMK, LBH APIK, Institute for Ecosoc Rights, Arus Pelangi, PRP Jakarta, LBH Jakarta, SOMASI UNJ, GMKI Jakarta, YJP, LPRM, WALHI, SPM, FMN-R, JPM, KPI Jakarta, YSS, KONTRAS, FKW Jakarta, LMND, SPPR, PAWANG, APKLI

Sekretariat: Jl. Mendut No.3 Menteng Jakarta Pusat Telp 021-3145518; Fax 021-3192377


No : 18/SK-ARM/X/2007

Hal : Penolakan Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta

Jakarta, 2 Oktober 2007.

Kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bapak Mardiyanto

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta yang dilakukan DPRD DKI Jakarta sebagai revisi dari Perda No. 11 tahun 1988 tidak layak untuk diberlakukan karena beberapa hal, yaitu:

1. Tidak merujuk pada:

a. UUD Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A menyatakan bahwa ‘’Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’’; Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa ‘’Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja’’; Pasal 28H menyatakan bahwa ‘’(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2). Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan’’. Pasal 34 menyatakan bahwa (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”; “(2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Baca lebih lanjut

selebaran tolak perda tibum

Selebaran ARM

TOLAK PERDA ANTI RAKYAT MISKIN BERIKAN JAMINAN SOSIAL BAGI RAKYAT MISKIN

Satu lagi sebuah kado istimewa bagi rakyat miskin di Jakarta akan diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta di bulan puasa dan menjelang hari raya ini. Kado itu adalah sebuah peraturan daerah DKI Jakarta No 8 tahun 2007 mengenai ketertiban umum, yang saat ini sudah disetujui oleh DPRD DKI. Sebuah peraturan daerah yag ternyata isinya sangat diskriminatif dan merugikan rakyat miskin. Seperti:

· Pasal 3; melarang orang untuk mengumpulkan barang bekas (pemulung).

· Pasal 4; Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki dipinggir jalan.

· Pasal 7; Melarang orang untuk melakukan pengaturan lalu-lintas pada persimpangan jalan, tikungan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Baca lebih lanjut

press release perda tibum 11 september

ALIANSI RAKYAT MISKIN

(JCSC, SRMK, Arus Pelangi, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, SOMASI UNJ, SPM, LPRM, Walhi, Kontras, GMKI Jakarta, PRP, APKLI, Institute for Ecosoc Rights, Jaringan Perempuan Mahardhika, FMN-R).

Alamat : Jl. Mendut No. 3 Jakarta Pusat Telp 021-3145518 Fax. 021-3912377

Pernyataan sikap

Jakarta untuk semua, tidak untuk kaum papa!

Tak dapat dipungkiri lagi jika selama usianya perda 11 tahun 1988 telah menjadi alat yang efektif sebagai pembenaran (legitimasi) dan pengabsahan (justifikasi) Pemprov DKI Jakarta untuk memerangi rakyat miskin kota. Hamper semua operasi penggusuran paksa (forced eviction) didasarkan pada perda tersebut. Penggarukan dan razia kaki lima, pengamen, pengemis, joki three in one, gelandangan semuanya menggunakan perda tersebut sebagai landasan.

Rezim ketertiban terus bekerja refresif tanpa mempertimbangkan aspek keadilan social. Tidak mengindahkan hak warga atas tempat tinggal, atas pekerjaan, jaminan social, kehidupan yang layak, yang menjadi kewajiban Negara (state obligation), dan tidak mempertimbangkan kesiapan aparatur penegak hukumnya untuk bekerja dengan menghormati prinsip-prinsip penegak hokum dalam menjalankan fungsinya dan hak asasi manusia. Hasilnya, trantib/satpol PP menjadi actor yang paling mendominasi pelaku kekerasan, dan Pemprov DKI Jakarta justru semakin memiskinkan warganya karena dirampasnya alat, ruang dan akses untuk mencari penghasilan. Baca lebih lanjut

catatan kritis atas perda 8/2007

Aliansi Rakyat Miskin

CATATAN KRITIS TERHADAP PERDA No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Baca lebih lanjut

surat ke komnas HAM

ALIANSI RAKYAT MISKIN

(JCSC, SRMK, Arus Pelangi, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, SOMASI UNJ, SPM, LPRM, Walhi, Kontras, GMKI Jakarta, PRP, APKLI, Institute for Ecosoc Rights, Jaringan Perempuan Mahardhika, FMN-R).

Alamat : Jl. Mendut No. 3 Jakarta Pusat Telp 021-3145518 Fax. 021-3912377

Nomor  : 15/SK/ARM/IX/2007

Hal : PENGADUAN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia

Di Tempat

Dengan Hormat,

“RAPERDA TIBUM ANCAMAN SERIUS ATAS HAK AZASI MANUSIA!”

Tak dapat dipungkiri lagi jika selama usianya perda 11 tahun 1988 telah menjadi alat yang efektif sebagai pembenaran (legitimasi) dan pengabsahan (justifikasi) Pemprov DKI Jakarta untuk memerangi rakyat miskin kota. Hampir semua operasi penggusuran paksa (forced eviction) didasarkan pada perda tersebut. Penggarukan dan razia kaki lima, pengamen, pengemis, joki three in one, gelandangan semuanya menggunakan perda tersebut sebagai landasan. Baca lebih lanjut

Surat Terbuka ARM soal Perda Tibum kepada DPRD DKI Jakarta

ALIANSI RAKYAT MISKIN

(JCSC, SRMK, Arus Pelangi, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, SOMASI UNJ, SPM, LPRM, Walhi, Kontras, GMKI Jakarta, PRP, APKLI, Institute for Ecosoc Rights, Jaringan Perempuan Mahardhika, FMN-R).

Alamat : Jl. Mendut No. 3 Jakarta Pusat Telp 021-3145518 Fax. 021-3912377

Pernyataan Bersama untuk DPRD

“PERDA TIBUM ANTI RAKYAT MISKIN KOTA”

Tak dapat dipungkiri lagi jika selama usianya perda 11 tahun 1988 telah menjadi alat yang efektif sebagai pembenaran (legitimasi) dan pengabsahan (justifikasi) Pemprov DKI Jakarta untuk memerangi rakyat miskin kota. Hampir semua operasi penggusuran paksa (forced eviction) didasarkan pada perda tersebut. Penggarukan dan razia kaki lima, pengamen, pengemis, joki three in one, gelandangan semuanya menggunakan perda tersebut sebagai landasan. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.